JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengajukan usulan anggaran sejumlah Rp329,4 miliar guna menjalankan program rehabilitasi serta rekonstruksi bagi industri kecil yang terdampak bencana di Pulau Sumatra sepanjang periode 2026—2028.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa program tersebut dirancang sebagai bagian dari langkah pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat dengan memperkuat kembali kapasitas usaha industri kecil yang terkena dampak bencana.
Menurutnya, inisiatif rehabilitasi dan rekonstruksi ini akan mencakup berbagai bentuk dukungan bagi pelaku industri kecil, mulai dari bantuan sarana produksi hingga perluasan akses usaha.
“Program-program ini mencakup bantuan mesin dan peralatan produksi sederhana, bantuan bahan baku, pendampingan teknis, akses pembiayaan, perluasan pasar, sertifikasi halal serta legalitas usaha,” kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Agus menjelaskan, program tersebut ditargetkan menjangkau 8.034 industri kecil di wilayah terdampak bencana dalam kurun waktu tiga tahun mendatang. Dari total tersebut, sebanyak 3.403 industri kecil diproyeksikan menerima bantuan pada 2026, kemudian 2.464 industri kecil pada 2027, dan 2.167 industri kecil pada 2028.
Agus memandang, percepatan pemulihan sektor industri kecil sangat krusial mengingat kelompok usaha ini merupakan tulang punggung ekonomi daerah sekaligus sumber penghidupan masyarakat di wilayah terdampak.
Guna mendukung pelaksanaan program, Kemenperin mengestimasi kebutuhan dana mencapai Rp329,4 miliar. Alokasinya terdiri atas Rp170,53 miliar pada 2026, Rp120,51 miliar pada 2027, serta Rp38,39 miliar pada 2028.
“Pada tahun 2026 pembiayaan program ini diusulkan melalui skema Anggaran Belanja Tambahan (ABT) kepada Kementerian Keuangan,” jelasnya.
Seiring dengan upaya pemulihan dan penguatan industri kecil, Kemenperin menyatakan juga mengoperasikan program kredit industri padat karya (KIPK) yang dirancang sebagai skema pembiayaan strategis demi mendukung kebutuhan revitalisasi mesin serta meningkatkan produktivitas.
Program ini menyasar 6 sektor industri padat karya, yakni makanan dan minuman, tekstil, perkayuan, furnitur, alas kaki, dan mainan anak.
Agus memaparkan, pada 2026 program KIPK disalurkan melalui 13 mitra perbankan dengan total plafon pembiayaan senilai Rp549,5 miliar. Hingga Mei 2026, realisasi plafon tercatat telah mencapai Rp91 miliar.
“Jadi masih sangat rendah, masih 16,72% bagi 25 debitur, dari target keseluruhannya 293 debitur,” jelas Agus.