JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa sistem digitalisasi data pemerintah, mencakup Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara), mampu menghemat anggaran negara hingga ribuan triliun rupiah.
Penghematan tersebut dapat terealisasi karena data serta sistem yang ada kini telah terintegrasi, sehingga prosesnya lebih efisien melalui pemanfaatan teknologi digital.
“Saya kira (estimasi penghematan bisa mencapai) ribuan triliun. Mungkin Rp1.500 triliun, mungkin Rp2.000 (triliun),” ungkap Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/6/2026.
“Seperti tadi yang Presiden bilang, critical mineral itu sangat terkontrol, kami coba dengan Simbara. Ini tinggal mengembangkan terus saja, dan itu akan membuat efisien,” tambahnya.
Selanjutnya, Luhut menilai bahwa sistem berbasis digital serta data yang akurat dan transparan diharapkan mampu meminimalkan potensi penyelewengan.
“Kami sebenarnya membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi, atau sangat kurang untuk korupsi,” jelasnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan ini menyebutkan, pemerintah sedang mematangkan progres sistem digital yang dibutuhkan masyarakat, termasuk Perlinsos Digital.
Perlinsos Digital skala nasional ditargetkan dapat diterapkan secara bertahap dan menyeluruh pada akhir tahun ini.
Luhut menyampaikan bahwa saat ini uji coba (pilot project) sistem berbasis Infrastruktur Publik Digital (Digital Public Infrastructure/DPI) telah berjalan di sejumlah wilayah di Indonesia.
Tercatat sebanyak 42 kabupaten/kota telah menjadi lokasi pilot project, dengan target agar masyarakat di wilayah tersebut mendaftarkan diri ke dalam sistem pada Juli mendatang.
Di samping itu, sistem digitalisasi ini akan diperluas guna menjamin transparansi data berbagai program, termasuk data penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG).
“(Terkait) MBG saya kira nanti kami lihat kebijakannya bagaimana, nanti saran kami dengan data yang ada. Kami akan sarankan kepada Presiden sehingga Presiden nanti membuat keputusan basisnya data yang akurat,” tutur Luhut.