JAKARTA – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bertekad memperkokoh tujuh indikator kinerja utama (IKU) dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 demi meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara Ke-80.
Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Kombes Pol. I Made Agus Prasatya menegaskan bahwa seluruh program yang dilaksanakan harus memiliki indikator terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara periodik.
"Terkait dengan rencana strategis Korlantas Polri 2025-2029, ini ada pertanggungjawaban yang harus dijawab setiap periodik, apakah itu setiap tiga bulan, setiap enam bulan, setiap tahun," ujarnya saat memimpin apel pagi di Gedung NTMC Polri, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa Road Safety Index (RSI) menjadi indikator utama yang sangat krusial karena merupakan inti dari tugas Korlantas Polri dalam menciptakan keselamatan berlalu lintas.
"Road Safety Index ini adalah nilai yang terukur terkait dengan keselamatan ini ada rumusnya," ujarnya.
Pengukuran RSI dilaksanakan rutin setiap triwulan sebagai basis dalam merancang langkah preemtif serta preventif di sektor keamanan dan keselamatan lalu lintas.
"Setiap tiga bulan sekali diukur Road Safety Index tahun 2025 itu seperti apa. Kemudian TW (triwulan) I, TW II, TW III ini seperti apa," ucapnya.
Selain itu, indikator kinerja utama lainnya meliputi indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang menjadi fokus fungsi Registrasi dan Identifikasi (Regident), serta capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Karena rekan-rekan ini adalah penghasil PNBP, maka capaian, kendala, tantangan ini harus dihitung," kata Agus.
Di bidang keamanan dan keselamatan (kamsel), RSI digunakan sebagai fondasi dalam menyusun strategi edukasi dan kampanye budaya tertib berlalu lintas. Indikator berikutnya adalah respons masyarakat terhadap berbagai program edukasi yang telah berjalan.
"Kalau tidak ada balikan oleh masyarakat, tidak feedback, berarti program yang kami glorifikasikan itu tidak baik," ujarnya.
Terakhir, indikator keenam dan ketujuh berfokus pada bidang penegakan hukum (gakkum), khususnya terkait optimalisasi penggunaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) serta penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas.
Agus menekankan bahwa ketujuh indikator ini wajib dipenuhi dan dilaporkan secara berkala oleh seluruh jajaran Korlantas Polri dalam memperingati Hari Bhayangkara Ke-80 pada 1 Juli 2026.