JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI resmi menyetujui pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk tahun 2027 dengan nilai Rp664 miliar.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rasa terima kasih kepada Pimpinan serta Anggota Banggar DPR RI terkait persetujuan pagu anggaran tersebut.
“Saya apresiasi terhadap anggaran yang disebut oleh Bapak Ketua dan telah disetujui oleh Anggota Dewan yang terhormat. Dan angkanya sangat cocok Pak, titik dan komanya,” ujar Airlangga saat rapat kerja bersama Banggar DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Airlangga menjelaskan, sokongan dana tersebut berfungsi sebagai fondasi bagi Kemenko Perekonomian dalam memaksimalkan pelaksanaan fungsi koordinasi kebijakan ekonomi nasional sekaligus menyokong berbagai program prioritas pemerintah.
Anggaran yang telah disetujui tersebut nantinya menjadi acuan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Kemenko Perekonomian pada Tahun Anggaran 2027.
Melalui dukungan ini, Kemenko Perekonomian berkomitmen untuk terus mengawal agenda transformasi ekonomi nasional demi mempercepat pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.
Rapat yang dipimpin Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah tersebut juga menyetujui pagu anggaran beserta usulan tambahan bagi enam kementerian koordinator lainnya:
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Rp304,1 miliar.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Rp392,2 miliar.
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Rp338,8 miliar.
Kementerian Koordinator Bidang Pangan: Rp509,3 miliar.
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Rp276,8 miliar.
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Rp620,9 miliar.
Secara keseluruhan, total besaran pagu anggaran untuk tujuh kementerian koordinator tersebut mencapai Rp3,1 triliun.