JAKARTA — Rencana pembentukan holding BUMN di sektor logistik yang dikomandoi PT Pos Indonesia (Persero) sebenarnya bukan hal baru. Selain upaya penyelamatan perusahaan yang berusia lebih dari dua abad tersebut, langkah ini ditujukan untuk memperkuat posisi BUMN dalam industri logistik.
Direktur Utama PT Pos Indonesia Daud Joseph menyampaikan, peta jalan konsolidasi yang disusun Danantara bermula dari kajian bisnis sebelum melangkah ke penyederhanaan struktur usaha. Saat ini, terdapat 15 entitas logistik BUMN yang beroperasi terpisah dengan skala usaha terbatas.
Walaupun nilai pasar logistik nasional diprediksi mencapai Rp3.000 triliun, kontribusi seluruh perusahaan logistik BUMN masih di bawah 3%. Hal ini menyebabkan potensi sinergi tidak termanfaatkan optimal. Beberapa perusahaan memiliki keunggulan spesifik, namun belum terintegrasi.
Pos Logistik, contohnya, unggul di angkutan darat, sementara anak usaha Pelindo atau Pelni kuat di sektor pelayaran dan logistik maritim. Selain itu, penggunaan teknologi antarperusahaan masih berjalan sendiri-sendiri, sehingga belum membentuk ekosistem yang utuh.
Membangun Ekosistem Logistik
Joseph memaparkan, fase pertama konsolidasi akan menyatukan sembilan perusahaan logistik sebagai landasan holding BUMN logistik, yang diproyeksi menambah pendapatan Rp2,38 triliun dengan laba sekitar Rp100 miliar pada tahun pertama.
Kesembilan perusahaan tersebut mencakup PT Multi Terminal Indonesia (MTI), PT Prima Indonesia Logistik (PIL), PT Pos Logistik Indonesia (Poslog), PT Sarana Bandar Logistik (SBL), PT KBN Prima Logistik (KPL), PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS), PT Krakatau Jasa Logistik (KJL), PT Semen Indonesia Logistik (Silog), dan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog).
Seluruhnya akan dikonsolidasikan ke dalam PT Multi Terminal Indonesia sebagai surviving entity. Selanjutnya, pada 2027, seluruh saham direncanakan berada di bawah Pos Indonesia sebagai induk holding. Harapannya, layanan yang selama ini terbatas di wilayah tertentu dapat terintegrasi menjadi lebih luas.
Saat ini, total jaringan kumulatif mereka mencapai sekitar 78 titik. Setelah integrasi, jumlahnya diprediksi meningkat menjadi 150 hingga 160 titik.
"Sehingga nanti anak perusahaan ini akan lengkap lini bisnisnya di seluruh Indonesia," katanya.
Di samping perluasan jaringan, konsolidasi ditujukan untuk menciptakan efisiensi operasional. Menurut Joseph, biaya logistik nasional yang tinggi salah satunya disebabkan panjangnya rantai usaha dari pelabuhan hingga distribusi yang melibatkan banyak pihak dengan margin keuntungan masing-masing.
"Nantinya setelah digabung menjadi satu perusahaan, profit marginnya hanya menjadi satu," ujarnya.
Ia menambahkan, integrasi memungkinkan optimalisasi muatan balik. Sebagai contoh, PT Krakatau Jasa Logistik rutin mengirim baja dari Cilegon ke Jawa Timur dan kembali kosong, sementara perusahaan logistik semen melakukan perjalanan dari Jawa Timur ke Cilegon yang juga sering tanpa muatan.
Melalui konsolidasi, pengiriman menjadi lebih efisien sekaligus mendukung upaya penurunan biaya logistik nasional yang saat ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara Asean.
Menjaga Persaingan
Meski menjanjikan efisiensi, konsolidasi ini memicu pertanyaan mengenai posisi holding tersebut di tengah industri yang kompetitif.
Ketua Komisi VI DPR Anggia Erma Rini menyatakan, Pos Indonesia perlu fokus pada bisnis intinya. Munculnya pemain logistik berbasis teknologi, kurir global, hingga platform e-commerce telah mengubah peta persaingan.
"Persaingan ini bukan adu murah tarif belanja, melainkan juga adu cepat integrasi teknologi, keandalan last mile delivery dan efisiensi rantai pasok," katanya.
Anggia melihat Pos Indonesia masih memiliki modal berupa jaringan fisik hingga ke desa yang belum banyak disentuh swasta.
Anggota Komisi VI DPR Rachmat Gobel mengingatkan, keberhasilan holding harus diukur dari kemampuannya menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk nasional.
Di sisi lain, pelaku usaha masih menanti arah bisnis holding ini. Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Trismawan Sanjaya menilai peleburan BUMN adalah langkah positif untuk menghindari persaingan antar-BUMN.
Namun, ia mengingatkan bahwa BUMN seharusnya berfokus pada layanan publik dan sektor yang belum digarap swasta.
"Tantangan bagi pelaku swasta terkait peleburan ini bahwa jika BUMN tetap mengambil bidang usaha yang juga sudah dilakukan pihak swasta maka semakin mempersulit daya saing industri yang ada," katanya.
Pengamat logistik maritim Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Raja Oloan Saut Gurning, menilai konsolidasi ini sangat ambisius. Integrasi berpotensi menciptakan efisiensi, namun tidak muncul instan.
Saut memperkirakan proses ini butuh waktu satu hingga dua tahun agar sistem dan model bisnis berjalan selaras. Ia juga menyoroti risiko operasional dan potensi crowding out effect terhadap swasta.
"Konsolidasi dalam dua tahap itu jika terealisasi jelas akan meninggikan sentimen swasta. Sekaligus memunculkan pandangan monopoli semu," ujarnya.