JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengusulkan penguatan kesejahteraan guru melalui penetapan standar gaji minimal Rp5 juta setiap bulannya.
"Kami sudah menghitung di Komisi X, minimal Rp5 juta itu adalah angka yang layak atau nominal yang paling pas untuk kesejahteraan guru," ujar Lalu Hadrian saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Langkah ini diambil Lalu Hadrian sebagai respons atas pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pengaruh kebocoran anggaran terhadap tingkat gaji guru. Ia menyambut positif pemaparan Kepala Negara pada Selasa (23/6) tersebut.
"Kami tentu memandang ini positif saja sebenarnya. Jadi, Presiden ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwa kenapa sampai dengan hari ini gaji guru kami ini tidak naik secara optimal," tuturnya.
Lalu Hadrian mengakui adanya kenaikan gaji guru selama ini, namun ia menilai hal tersebut belum cukup maksimal. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk terus menyusun formula penghitungan gaji yang lebih layak.
Dalam rancangan postur anggaran tahun 2027, Lalu Hadrian menyebut pemerintah telah merencanakan kenaikan gaji serta tunjangan bagi guru, baik untuk kategori aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN.
Sebagai legislator di bidang pendidikan, ia menyatakan siap menantikan kebijakan tersebut. Ia juga menekankan bahwa kesejahteraan guru adalah fondasi utama keberhasilan pendidikan nasional.
"Kami akan melihat di pidato nota keuangan Presiden tanggal 16 Agustus, tapi kami meyakini bahwa Presiden kami ini sudah memikirkan, apalagi Presiden selalu di mana-mana mengatakan bahwa kesejahteraan guru menjadi yang prioritas," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyoroti masalah kebocoran anggaran yang dipicu oleh praktik laporan ekspor palsu yang merugikan keuangan negara hingga ribuan triliun rupiah, yang menurutnya berdampak langsung pada gaji para guru.
"Kita telah rugi 908 miliar dolar selama 34 tahun atau Rp15 ribu triliun. Rp15 ribu triliun, saudara-saudara, ini semua data keluar, saya ingin sampaikan dalam forum ini," ungkap Presiden dalam pidatonya saat penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Presiden ingin memberikan pemahaman kepada para kiai di Munas dan Konbes NU bahwa kebocoran tersebut menjadi penyebab negara mengalami kekurangan dana yang berimplikasi pada gaji guru dan pegawai negeri.
"Saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang, iya, kan? Karena uangnya enggak ada," tegas Presiden.