JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan saran kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar mengoptimalkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pendekatan yang lebih bertahap.
Luhut menyampaikan kepada awak media di Jakarta, Rabu, bahwa pihaknya telah menerima kunjungan dari Wakil Kepala BGN beserta tim guna membahas sekaligus mengevaluasi jalannya program prioritas tersebut.
Menurut Luhut, esensi krusial dari eksekusi MBG adalah urgensi penerapan langkah yang terukur dalam mengimplementasikan kebijakan berskala masif.
Melalui tahapan yang lebih terstruktur, hambatan dalam program diharapkan lebih mudah dikenali sehingga langkah mitigasi dapat disiapkan sebelum jangkauan program diperluas secara total.
“Kami memaparkan hasil survei dan usulan-usulan kami. Sebenarnya efisiensi lagi, dan kenapa harus semuanya sekaligus. Kan bisa dibikin bertahap, sampai kami lebih paham,” katanya pula.
Walau demikian, Luhut menilai setelah program berjalan lebih dari setahun, pemahaman terkait kebutuhan operasional serta tantangan teknis telah jauh lebih baik dibandingkan periode awal.
DEN merasa optimistis mutu pelaksanaan program akan terus berkembang dalam enam hingga dua belas bulan ke depan seiring bertambahnya pengalaman dan pembenahan manajemen.
Dari perspektif ekonomi, Luhut berpandangan bahwa program ini memberikan dampak nyata karena melibatkan arus dana yang menyasar langsung ke masyarakat. Ia mengakui bahwa percepatan pelaksanaan di awal sempat memicu sejumlah masalah di lapangan.
Namun, ia memastikan berbagai kendala tersebut telah diatasi lewat koordinasi intensif antar pemerintah dan pihak terkait. Oleh sebab itu, Luhut meminta semua pihak agar memberikan ruang bagi proses perbaikan yang tengah dilakukan.
Sebagai informasi, realisasi anggaran MBG hingga Mei 2026 tercatat sebesar Rp88,15 triliun, tumbuh 17,53 persen dari posisi April 2026 yang sebesar Rp75 triliun. Total penerima mencakup 48,9 juta siswa serta 14,3 juta non-siswa, yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Pemerintah sendiri telah melakukan efisiensi dengan memangkas pagu program MBG dalam APBN 2026, dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto demi memastikan pengelolaan dana yang lebih efisien, sembari memberikan sinyal akan adanya penghematan anggaran lanjutan di masa depan.