JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi meminta pemerintah untuk memastikan adanya perencanaan yang matang perihal usulan memasukkan pasien tuberkulosis (TBC) sebagai kelompok penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Saya memahami bahwa pasien TBC membutuhkan dukungan gizi yang baik agar pengobatannya berhasil. Tetapi pertanyaannya, apakah Kementerian Kesehatan sudah memiliki kajian yang komprehensif terkait kebutuhan anggarannya?" ujar Nurhadi dalam pernyataannya, Rabu (24/6/2026).
Nurhadi memahami urgensi gagasan tersebut mengingat Indonesia masih tercatat sebagai salah satu negara dengan beban kasus TBC tertinggi di dunia. Meski demikian, ia menegaskan agar Menteri Kesehatan (Menkes) tidak sekadar melontarkan wacana tanpa disertai perencanaan yang solid.
"Bagaimana mekanisme pendataannya? Bagaimana pengawasannya? Dan siapa yang akan memastikan bantuan tersebut benar-benar diterima oleh pasien TBC yang sedang menjalani pengobatan?" tanya Nurhadi.
Menurutnya, Menkes perlu memaparkan secara perinci mengenai dampak yang ingin dicapai jika pasien TBC disertakan dalam program MBG. Ia mengingatkan agar program yang telah memiliki sasaran utama tidak terus-menerus dibebani kelompok penerima baru tanpa adanya kalkulasi yang jelas.
Politikus Partai Nasdem ini menambahkan, pemerintah wajib menyodorkan target yang terukur.
"Berapa angka kesembuhan yang ingin ditingkatkan? Berapa angka kematian yang ingin diturunkan? Dan berapa tambahan anggaran yang harus disiapkan negara?" tuturnya.
Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar pasien TBC menjadi bagian dari penerima program MBG. Budi berpendapat bahwa asupan gizi yang memadai dapat mempercepat proses pemulihan pasien yang harus menempuh pengobatan intensif selama enam hingga 12 bulan.
"Dari hasil penelitian jurnal-jurnal internasional dan sudah diterapkan juga di India dan China, orang yang penderita TBC diobati kan selama 6 bulan sampai 12 bulan," ujar Budi saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (23/6/2026).
Budi menyebut, usulan tersebut telah disampaikan saat berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengenai skala prioritas penyaluran bantuan gizi.
Ia meyakini program MBG dapat menjadi instrumen strategis bagi pemerintah dalam menuntaskan persoalan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan kekurangan gizi.