JAKARTA - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat menyebutkan bahwa program Revitalisasi SMK menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas, merata, serta berkeadilan.
“Revitalisasi SMK bukan hanya sekadar pembangunan atau perbaikan sarana prasarana, tetapi merupakan transformasi menyeluruh, mencakup perubahan paradigma, tata kelola, proses pembelajaran, penguatan kemitraan dengan dunia kerja, serta peningkatan kualitas lulusan,” ujarnya dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Agenda ini, ucapnya, selaras dengan Astacita keempat Presiden dan Wakil Presiden yang menitikberatkan penguatan sumber daya manusia lewat jalur pendidikan, sains, dan teknologi sebagai pilar utama progresivitas bangsa.
Menurut dia, pendidikan vokasi memegang andil strategis demi mencetak lulusan terampil yang kompetitif di skala regional maupun global. Oleh sebab itu, penyediaan fasilitas fisik yang representatif menjadi elemen krusial bagi terselenggaranya pendidikan vokasi yang bermutu tinggi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin memaparkan bahwa program Revitalisasi SMK merupakan wujud andil pemerintah guna memastikan naiknya mutu pendidikan vokasi melalui pengadaan sarana dan prasarana yang optimal.
Ia memaparkan bahwa agenda Bimbingan Teknis Revitalisasi SMK ini digelar guna membekali peserta dengan pemahaman komprehensif terkait program, mekanisme, hingga regulasi pelaksanaan bantuan pemerintah.
Langkah tersebut juga ditujukan untuk mendongkrak kapasitas sekolah dalam hal perencanaan teknis, tata kelola administrasi, sekaligus menegakkan akuntabilitas saat pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban bantuan.
Sampai realisasi tahap kesembilan, pihaknya mendata ada 1.333 SMK yang sudah melangsungkan Bimbingan Teknis Revitalisasi SMK Tahun 2026, di mana 688 SMK di antaranya sudah menyepakati perjanjian kerja sama.
Adapun stimulus bantuan dengan pencairan dana termin perdana yang menyentuh angka Rp656 miliar ini dialokasikan ke 34 provinsi, dengan kuota penerima paling banyak berada di Provinsi Aceh sejumlah 94 SMK.