JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mengoptimalkan momentum Jakarta Fiscal Forum (JFF) 2026 guna mendongkrak sumbangsih sektor perkebunan bagi pembangunan negara.
Direktur Hukum dan Kerja Sama BPDP Pangihutan Siagian mengungkapkan bahwa agenda JFF 2026 merupakan kesempatan krusial demi memperlebar jaringan kemitraan serta mensosialisasikan andil sektor perkebunan kepada para pemangku kepentingan.
"JFF 2026 menjadi ruang yang strategis bagi BPDP untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus memperkenalkan berbagai program pengembangan perkebunan kepada khalayak yang lebih luas," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Melalui keikutsertaan ini, BPDP ingin memperlihatkan bahwa sektor perkebunan memegang andil besar dalam roda ekonomi domestik, mulai dari pembentukan nilai tambah, peningkatan kapasitas SDM, hingga sokongan terhadap ketahanan energi serta pembangunan yang berkelanjutan.
"Kami berharap forum ini dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong manfaat yang semakin besar bagi masyarakat," ujarnya.
Gelaran JFF 2026 yang diinisiasi oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan DKI Jakarta di Gedung Kementerian Keuangan tersebut berfungsi sebagai wadah diskusi dan sinergi antarpemangku kepentingan dalam mengokohkan fungsi kebijakan fiskal demi menopang pertumbuhan ekonomi serta pembangunan berkelanjutan.
Mengangkat tema "Fiskal Dukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Jakarta sebagai Kota Global", JFF 2026 menghadirkan beragam pemangku kepentingan dari instansi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akademisi, praktisi, pelaku usaha, hingga lembaga terkait demi membedah aneka isu strategis pembangunan, termasuk tata kelola sumber daya berkelanjutan dan stimulasi nilai tambah ekonomi.
"Partisipasi BPDP dalam forum ini merupakan bagian dari komitmen lembaga untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan," ujar Pangihutan.
Sebagai Badan Layanan Umum di bawah naungan Kementerian Keuangan, ia menambahkan, BPDP memegang fungsi strategis dalam memacu pertumbuhan sektor perkebunan lewat aneka program, seperti hilirisasi biodiesel, peremajaan sawit rakyat, peningkatan kualitas SDM, riset, kegiatan promosi, hingga pengadaan sarana dan prasarana perkebunan.
Lewat keterlibatan di JFF 2026, BPDP turut mensosialisasikan berbagai program taktis yang telah diimplementasikan dalam menyokong kenaikan nilai tambah komoditas perkebunan, penguatan ekonomi berbasis rakyat, inovasi energi terbarukan, serta pembangunan ekosistem perkebunan yang berkelanjutan.
"Ke depan, kami terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak guna memastikan program-program yang dijalankan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan," katanya.