JAKARTA – Kondisi fiskal Indonesia ditegaskan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih berada dalam posisi yang aman dan terjaga.
Pemerintah memberikan kepastian bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus dikendalikan di bawah batas maksimum 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), dengan rasio utang yang terjaga di kisaran 40% terhadap PDB.
"Tahun lalu defisit APBN berada di kisaran 2,81% dari PDB dan tahun ini diperkirakan tetap di bawah 3%. Rasio utang pemerintah juga masih sekitar 40% terhadap PDB sehingga masih berada dalam kategori yang pruden," ujar Purbaya dalam keterangan resminya, Sabtu (4/7/2026).
Purbaya menyampaikan bahwa fondasi utama perekonomian domestik masih kokoh dan jauh dari tanda-tanda krisis. Pemerintah berkomitmen penuh menjaga stabilitas ekonomi nasional lewat tata kelola fiskal yang pruden, memacu pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan efisiensi program-program prioritas negara.
Berbagai indikator makroekonomi saat ini memperlihatkan tren positif yang memperkuat rasa optimisme terhadap prospek ekonomi ke depan.
"Perekonomian kami terus bergerak membaik. Memang masih ada tantangan, namun Indonesia tidak sedang menuju krisis. Fundamental ekonomi kami tetap kuat dan akan terus diperbaiki," katanya.
Purbaya menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan hasil kolektif dari aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah konsisten mendorong regulasi yang mampu menggerakkan sektor riil agar dampak positif pertumbuhan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Di samping itu, tingkat inflasi juga dipastikan tetap berada dalam rentang yang aman. Adapun fluktuasi nilai tukar rupiah dinilai lebih banyak dipengaruhi oleh dinamika pasar global daripada perubahan fundamental ekonomi dalam negeri.
Guna mengawal stabilitas sektor keuangan, pemerintah terus mengintensifkan sinergi dengan lembaga terkait melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Mengenai program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, Purbaya menjelaskan bahwa proses evaluasi berjalan berkala demi menjamin efisiensi dan ketepatan sasaran.
Menurutnya, setiap program baru lumrah menghadapi tantangan di awal pelaksanaan, sehingga pengawasan dan perbaikan sistem akan terus ditingkatkan. Langkah efisiensi anggaran, penguatan sistem monitoring, serta koordinasi antarinstansi juga terus dipacu agar pemanfaatan dana negara kian akuntabel.
"Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Yang terpenting adalah setiap kelemahan segera diperbaiki dan pengawasannya diperkuat," ujarnya.
Purbaya menambahkan bahwa dalam merumuskan kebijakan strategis pada rapat kabinet, Kementerian Keuangan selalu memaparkan analisis mendalam terkait risiko fiskal serta efek anggaran sebagai referensi Presiden dalam menetapkan keputusan.
Selanjutnya, agenda reformasi di internal Kementerian Keuangan terus digalakkan, termasuk tindakan tegas terhadap praktik penyimpangan di sektor pajak, bea, dan cukai. Ia menggarisbawahi tidak ada kelonggaran bagi pegawai yang terbukti melanggar aturan.
Transformasi internal ini diwujudkan lewat pengetatan pengawasan, mutasi berkala, hingga sanksi tegas bagi oknum yang menyalahgunakan jabatan. Upaya ini ditujukan untuk mendongkrak integritas lembaga sekaligus mengoptimalkan pendapatan negara.
"Penyelewengan pasti ada risikonya di setiap organisasi. Yang terpenting adalah mengendalikannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih," tegas Purbaya.