JAKARTA - Pertemuan antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa, Oktober 2025, menggambarkan harmoni baru dalam hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.
Meski topik yang dibahas cukup sensitif—yakni pemotongan dana bagi hasil (DBH) untuk DKI Jakarta—kedua pejabat itu tampak berinteraksi hangat dan penuh candaan.
Purbaya tiba di lokasi tepat pukul 08.01 WIB. Ia disambut langsung oleh Pramono, yang terlihat santai menyambut kedatangan sang Menkeu. Agenda utama keduanya adalah membicarakan penyesuaian dana daerah di tengah kondisi fiskal nasional yang menantang. Meski demikian, suasana pertemuan berlangsung cair, jauh dari kesan tegang.
Canda Purbaya di Tengah Kebijakan Serius
Usai pertemuan, Purbaya sempat melempar candaan yang membuat suasana menjadi hangat. Ia berterima kasih kepada Gubernur Pramono yang disebutnya tidak banyak mengeluh terkait kebijakan pemotongan dana bagi hasil untuk Jakarta.
“Ya pertama, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, yang nggak banyak protes ketika dana bagi hasilnya saya potong banyak tuh hampir Rp 20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi,” ujar Purbaya sambil bercanda, yang disambut tawa para hadirin.
Purbaya menjelaskan, langkah pemotongan DBH bukan dilakukan secara sepihak, melainkan didasari keterbatasan anggaran negara akibat perlambatan penerimaan pajak dan tekanan ekonomi global. Ia menegaskan, keputusan itu bersifat sementara dan akan dievaluasi begitu kondisi keuangan negara membaik.
“Ketika pendapatan saya dari pajak dan kegiatan meningkat, menjelang pertengahan atau akhir triwulan pertama tahun depan, atau pertengahan triwulan kedua tahun 2026, saya akan evaluasi pendapatan saya seperti apa. Nanti kalau perkiraannya lebih, saya akan balikkan lagi ke daerah,” jelasnya.
Menurut Purbaya, arah ekonomi nasional mulai menunjukkan sinyal perbaikan. Jika tren positif itu berlanjut, maka peluang untuk mengembalikan sebagian dana yang sempat dikurangi akan semakin besar.
“Kalau ekonomi kita membaik, arahnya berbalik, tahun depan sudah kelihatan lebih cepat, saya akan bisa perkirakan pendapatan saya seperti apa di akhir tahun,” tambahnya.
Evaluasi Fiskal dan Janji Redistribusi
Dalam keterangannya, Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan melakukan perhitungan ulang terhadap pendapatan negara pada triwulan kedua tahun 2026. Ia memastikan bahwa apabila terdapat surplus dari target penerimaan, pemerintah pusat siap melakukan redistribusi kembali kepada daerah, termasuk DKI Jakarta.
“Pertengahan triwulan tahun kedua, atau triwulan kedua tahun depan, saya akan hitung ulang berapa pajak saya sampai akhir tahun,” paparnya. “Kalau lebih, saya akan redistribusi lagi ke daerah. Tapi dengan syarat tadi, belanjanya jangan banyak yang melenceng-melenceng,” sambungnya.
Pesan Purbaya itu menegaskan pentingnya disiplin fiskal daerah dalam menggunakan anggaran. Pemerintah pusat ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, bukan justru terserap dalam belanja yang tidak produktif.
Pramono Tanggapi dengan Sikap Kooperatif
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons kebijakan tersebut dengan tenang dan konstruktif. Ia menuturkan bahwa Pemprov DKI memahami kondisi fiskal nasional dan akan menyesuaikan diri agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Pada hari ini kami bertemu, berdiskusi hampir satu jam. Yang pertama, berkaitan dengan Jakarta betul-betul ingin menyelaraskan kebijakan fiskal yang telah diambil oleh pemerintah pusat dalam hal ini, terutama untuk pengaturan DBH,” kata Pramono.
Menurutnya, Pemprov DKI tidak mempermasalahkan pemotongan dana tersebut. Sebagai gantinya, ia telah menyiapkan sejumlah strategi adaptif agar program pembangunan tetap berjalan. Salah satunya adalah melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Rp 95 triliun menjadi Rp 79 triliun.
“APBD kami sesuaikan dari Rp 95 triliun menjadi Rp 79 triliun, dan kami akan melakukan pendanaan kreatif,” ujarnya.
Inovasi Pendanaan dan Sinergi BUMD
Pramono juga menjelaskan rencana Pemprov untuk memanfaatkan berbagai skema pembiayaan kreatif, seperti Jakarta Collaboration Fund atau penerbitan obligasi daerah. Langkah ini diharapkan bisa menjadi solusi jangka menengah untuk menjaga stabilitas pembiayaan pembangunan di ibu kota.
“Kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing, di antaranya melakukan apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah dan sebagainya, yang memang belum ada,” paparnya.
Tak hanya itu, Pramono juga mengusulkan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta dapat ikut memanfaatkan dana Rp 200 triliun yang digelontorkan pemerintah pusat ke bank-bank Himbara. Dana tersebut diharapkan bisa memperkuat likuiditas BUMD dalam menjalankan proyek strategis.
“Tetapi juga kami ingin memanfaatkan dana Rp 200 triliun yang diputuskan oleh Kementerian Keuangan oleh Pak Menteri ke Bank Himbara. Kami boleh juga memanfaatkan untuk BUMD-BUMD yang ada di Jakarta,” sambungnya.
Harmoni Fiskal di Tengah Tantangan Ekonomi
Pertemuan antara Purbaya dan Pramono menjadi contoh positif hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan fiskal bersama. Alih-alih bersitegang karena kebijakan pemotongan dana, keduanya justru menunjukkan komitmen untuk mencari solusi bersama dengan semangat sinergi.
Purbaya menutup pertemuan dengan optimisme bahwa kolaborasi semacam ini akan memperkuat fondasi keuangan nasional. Sementara Pramono menunjukkan sikap dewasa dalam mengelola dampak kebijakan tersebut di level daerah.
Keduanya seolah memberi pesan bahwa komunikasi terbuka dan koordinasi lintas pemerintahan adalah kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Apakah kamu ingin saya buatkan versi berita online (format siap tayang dengan subjudul, foto caption, dan meta description SEO)? Itu bisa membantu kalau artikel ini mau dipublikasikan di situs berita atau portal konten.
