JAKARTA - Ada sekelumit cerita di balik pertemuan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Keduanya bertemu untuk membahas dana daerah.
Pertemuan itu dilakukan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Oktober 2025. Purbaya tiba di lokasi pukul 08.01 WIB.

Canda Purbaya ke Pramono
Purbaya menyampaikan terima kasih kepada Pramono usai pertemuan itu. Purbaya bercerita, Pramono tak banyak memprotes terkait pemotongan dana bagi hasil (DBH) Jakarta.

"Ya pertama, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, yang nggak banyak protes ketika dana bagi hasilnya saya potong banyak tuh hampir Rp 20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi," canda Purbaya.

"Ketika pendapatan saya dari pajak dan kegiatan yang meningkat, menjelang pertengahan akhir triwulan pertama tahun depan, pertengahan triwulan kedua tahun 2026, saya akan evaluasi pendapatan saya seperti apa, nanti kalau perkiraannya lebih, saya akan balikkan lagi ke daerah," jelas Purbaya.

"Kalau ekonomi kita membaik, arahnya berbalik, tahun depan sudah kelihatan lebih cepat, saya akan bisa perkirakan pendapatan saya seperti apa di akhir tahun," ujarnya.


Purbaya mengaku akan menghitung ulang pendapatan pada triwulan kedua 2026. Dia memastikan, jika terdapat kelebihan, akan diberikan kepada daerah.

"Pertengahan triwulan tahun kedua saya akan, atau triwulan kedua tahun depan, saya akan hitung ulang, berapa pajak saya sampai akhir tahun," paparnya.

"Kalau lebih, saya akan redistribusi lagi ke daerah. Tapi dengan syarat tadi, belanjanya jangan banyak yang melenceng-melenceng," sambungnya.

"Pada hari ini kami bertemu, berdiskusi hampir satu jam. Yang pertama, berkaitan dengan Jakarta betul-betul ingin menyelaraskan kebijakan fiskal yang telah diambil oleh pemerintah pusat dalam hal ini, terutama untuk pengaturan DBH," kata Pramono.

Pramono mengatakan Pemprov Jakarta tak mempermasalahkan pemotongan tersebut. Dia mengatakan APBD DKI akan disesuaikan dari Rp 95 triliun menjadi Rp 79 triliun dan melakukan pendanaan kreatif.

"Kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan, untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing, di antaranya melakukan apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah dan sebagainya, yang memang belum ada," paparnya.

Dalam kesempatan itu, Pramono juga meminta izin agar BUMD di DKI boleh memanfaatkan guyuran Rp 200 triliun dari pemerintah pusat ke bank Himbara. Dia berharap dana itu boleh digunakan oleh BUMD DKI.

"Tetapi juga kami ingin memanfaatkan dana Rp200 triliun yang diputuskan oleh Kementerian Keuangan oleh Pak Menteri, ke Bank Himbara kami boleh juga memanfaatkan untuk BUMD-BUMD yang ada di Jakarta," sambungnya.