JAKARTA - Program Desa Nelayan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. 

Presiden Prabowo menekankan bahwa nelayan memiliki peran vital dalam menyediakan protein bagi masyarakat, sehingga kesejahteraan mereka harus menjadi prioritas pemerintah.

Dalam implementasinya, Prabowo mencanangkan pembangunan 5 ribu Desa Nelayan, dengan target realisasi sebanyak 1.300 desa pada tahun 2026. 

Desa Nelayan terpadu ini nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, seperti instalasi es dan stasiun pengisian bahan bakar khusus bagi nelayan.

"Pemerintah akan membangun 5 ribu Desa Nelayan, dengan 1.300 desa mulai direalisasikan pada tahun ini," kata Prabowo, baru-baru ini.

Menurutnya, hingga saat ini nelayan masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, terutama terkait keterbatasan akses terhadap bahan pendukung kegiatan melaut seperti es batu dan solar. 

Prabowo menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya memperkuat rantai pasok pangan nasional serta mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

"Keinginan agar petani dan nelayan dapat merasakan hasil kerja yang lebih baik dan hidup lebih sejahtera," katanya.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan bahwa pembangunan desa nelayan merupakan bagian dari transformasi ekonomi biru yang berkelanjutan. 

Program ini diyakini tidak hanya akan meningkatkan hasil tangkapan dan pendapatan nelayan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah pesisir.

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, memberikan dukungan penuh terhadap rencana tersebut. Ia menyebut program ini sebagai langkah yang sangat dinantikan oleh komunitas nelayan. 

Namun, ia secara khusus meminta pemerintah untuk menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi bagi kapal-kapal nelayan.

"Mendorong realisasinya agar tidak hanya berhenti pada peresmian simbolik 1.386 desa pada tahun 2026," tutup Daniel Johan.