JAKARTA – Badan Karantina Indonesia (Barantin) bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) resmi menjalin nota kesepahaman (MoU). Kerja sama ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai ekspor komoditas desa demi menyukseskan program pengembangan 5.000 Desa Ekspor.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menjelaskan bahwa sinergi ini mencakup aspek pendampingan serta peningkatan mutu produk di tingkat desa.
“Desa Ekspor itu targetnya ada 5.000 Desa Ekspor paling tidak di 2029. Sekarang baru ada 338 Desa Ekspor dengan nilai transaksi hampir Rp1 triliun,” ujar Yandri usai penandatanganan nota kesepahaman antara Barantin dan Kemendes PDT di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Yandri menekankan pentingnya produk desa memenuhi standar keamanan, sertifikasi, serta kriteria yang diminta oleh negara tujuan agar daya saingnya meningkat. Saat ini, komoditas unggulan desa seperti kopi, gula aren, ikan koi emas, minyak kemiri, hingga kendang jembe telah menembus pasar di 59 negara.
Fokus kolaborasi ini adalah mengedukasi kepala desa, perangkat desa, BPD, serta masyarakat agar lebih memahami regulasi ekspor.
"Produk-produk desa harus aman, tidak menjadi kami lengah atau menggampangkan persoalan sertifikat, kemudian parameter-parameter yang membuat produk itu bisa laku, bisa aman, dan bisa diterima ke negara tujuan," tuturnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Barantin Abdul Kadir Karding menyatakan bahwa langkah ini merupakan upaya mempercepat perdagangan komoditas berbasis desa. Ia menilai desa adalah subjek ekonomi penting yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, serta peternakan.
“Pertumbuhan ekonomi itu, mau bicara pertumbuhan ekonomi, menurut saya orang agak banyak yang keliru kalau tidak melibatkan desa sebagai subjek pertumbuhan ekonomi,” ungkap Karding.
Mengingat Indonesia memiliki sekitar 75.000 desa, 64.000 BUMDes, dan puluhan ribu koperasi, Karding meyakini pendampingan yang intensif sangat diperlukan.
Barantin dan Kemendes PDT akan segera menetapkan desa binaan sebagai proyek percontohan (pilot project) untuk memperkuat standar perdagangan. Meski demikian, detail lokasi dan jumlah desa tersebut masih dalam tahap pengkajian.
Sebagai tindak lanjut, kedua instansi berkomitmen merampungkan perjanjian kerja sama (PKS) dalam waktu kurang dari sebulan. Yandri menambahkan, penandatanganan PKS tersebut rencananya akan dilakukan langsung di lokasi yang terpilih menjadi pilot project.
“Kemungkinan salah satu kabupaten di Jawa Barat salah satunya. Nanti tepatnya di mana, kami sampaikan nanti pada saatnya,” pungkas Yandri.
