JAKARTA - Komisi XI DPR RI meninjau pemanfaatan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 yang telah diberikan kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Berdasarkan hasil tinjauan tersebut, DPR mendesak agar anggaran negara itu segera diimplementasikan sesuai target guna memberikan dampak positif terhadap pelayanan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan, peninjauan difokuskan pada empat BUMN penerima PMN, yakni PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni, serta PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF.
Proses ini merupakan kelanjutan dari pemberian persetujuan PMN Tahun Anggaran 2025 yang sebelumnya telah diputuskan DPR untuk perusahaan-perusahaan tersebut.
"Rapat kerja hari ini adalah tindak lanjut terhadap persetujuan PMN Tahun 2025 yang lalu. Kami sudah melakukan evaluasi dan pendalaman, bahkan kemarin sudah melakukan kunjungan kerja spesifik langsung ke lapangan untuk melihat realisasinya seperti apa," ujar Misbakhun dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI, Senin (22/6/2026).
Misbakhun memaparkan bahwa Komisi XI telah melakukan kunjungan kerja spesifik ke berbagai daerah guna memastikan efektivitas penggunaan PMN.
Pihaknya mendatangi Banyuwangi untuk memeriksa realisasi PMN pada KAI dan INKA, Yogyakarta untuk memantau dukungan pembiayaan perumahan subsidi oleh SMF, serta Surabaya untuk mengamati rencana pengadaan kapal baru oleh Pelni.
Berdasarkan evaluasi tersebut, Komisi XI DPR menyusun sejumlah poin rekomendasi untuk setiap BUMN. Kepada KAI, DPR meminta agar dana PMN dimaksimalkan untuk pengadaan KRL baru dan program retrofit armada tepat waktu, demi menghindari penumpukan dana (idle fund) yang dapat menghambat efektivitas investasi pemerintah.
Sementara itu, INKA didorong untuk mengakselerasi transformasi industri melalui pembaruan fasilitas produksi, implementasi teknologi mutakhir, serta integrasi sistem digital. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak kapasitas produksi serta meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada industri perkeretaapian di tanah air.
Di sektor transportasi laut, Pelni diminta untuk mempercepat pengadaan kapal penumpang baru sesuai jadwal yang ditentukan. Kehadiran armada baru ini dinilai krusial demi peningkatan kualitas layanan dan konektivitas antarwilayah.
Di sisi lain, SMF diminta proaktif mengantisipasi risiko kenaikan suku bunga yang berpotensi memengaruhi program pembiayaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), agar akses perumahan tetap terjaga.
Misbakhun menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan PMN adalah langkah DPR dalam menjamin tata kelola anggaran negara yang akuntabel.
"Ini dalam rangka kami menjaga tata kelola. Supaya masyarakat makin diberikan pemahaman bahwa BUMN ini hadir untuk menjalankan fungsi-fungsi tugas pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO)," katanya.
Lebih lanjut, DPR menekankan agar pemanfaatan PMN diprioritaskan pada peningkatan konektivitas, kapasitas layanan, keselamatan operasional, serta efisiensi korporasi. Dana APBN tersebut diharapkan mampu menghasilkan efek berganda bagi perekonomian nasional.
Sebagai tindak lanjut, Komisi XI mewajibkan seluruh BUMN penerima PMN untuk melaporkan progres fisik dan keuangan proyek secara berkala, dilengkapi dengan indikator kinerja utama (KPI) sebagai tolok ukur manfaat nyata bagi masyarakat.
