JAKARTA - Pemerintah kini mulai melakukan penyederhanaan terhadap alur penebusan pupuk bersubsidi bagi petani. Upaya ini dilakukan untuk meringankan beban sekaligus memangkas birokrasi pembelian pupuk yang selama ini dianggap terlalu rumit.
"Saat ini, pola penebusan pupuk bersubsidi bagi petani tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu, masih memerlukan proses validasi serta verifikasi administratif berlapis-lapis. Sekarang tidak seperti itu lagi," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis pada Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) Widi Astuti saat menghadiri acara rembuk tani di kawasan Kelurahan Tunjung, Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Ia menjelaskan, langkah tersebut diambil supaya petani di daerah tidak perlu lagi menunggu waktu lama atau terkendala birokrasi yang berbelit saat ingin membeli pupuk.
Astuti, yang hadir mewakili Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, juga memberikan apresiasi terhadap inovasi pertanian berbasis geospasial yang dijalankan oleh Pemkab Bangkalan.
"Terobosan Pemkab Bangkalan ini sangat solutif karena mampu mendata secara presisi mengenai kepemilikan lahan, luas area pertanian, hingga estimasi riil kebutuhan pupuk para petani di lapangan. Bahkan, sistem ini juga dibekali kemampuan mendeteksi potensi serta ketersediaan aliran sumber air di setiap titik koordinat," katanya.
Astuti menyatakan bahwa hasil tinjauan lapangan terkait inovasi tersebut akan dilaporkan langsung kepada Menko Pangan agar dapat dijadikan proyek percontohan berskala nasional bagi wilayah lainnya.
"Inovasi yang dikembangkan Pemkab Bangkalan ini benar-benar menginspirasi dan patut dicontoh agar bisa diterapkan di daerah lain," katanya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kebudayaan, dan Perikanan (Dispertan) Kabupaten Bangkalan, Henry Kusuma Karyadinata, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas kebijakan penurunan harga pupuk yang dinilai meringankan biaya operasional petani di Madura.
Dalam kesempatan yang sama, Henry turut memaparkan tren positif pada komoditas gabah.
"Saat ini harga gabah di tingkat petani Bangkalan sudah merangkak naik berada di kisaran Rp7 ribu hingga Rp7.500 per kilogram. Capaian ini sudah jauh lebih berpihak kepada kesejahteraan petani jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang sempat anjlok di angka Rp4 ribu hingga Rp4.500 per kilogram," katanya.
Henry menambahkan, pemutakhiran data pertanian di kabupaten tersebut kini telah terintegrasi secara digital dalam satu sistem satu data. Melalui data geospasial, profil pemilik lahan, luas tanah, hingga kuota pupuk yang diperlukan telah terpetakan dengan akurat.
Program integrasi ini baru mencakup empat kecamatan dari total 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan dan ditargetkan tuntas dalam dua bulan mendatang.
"Melalui integrasi data ini, Bangkalan siap membuktikan bahwa jika sarana, prasarana, serta pemenuhan pupuk diberikan secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan, maka target swasembada pangan nasional pasti bisa kami capai," katanya.
Rembuk tani tersebut diikuti oleh ratusan perwakilan dari 1.305 kelompok tani yang tersebar di 273 desa dan 8 kelurahan se-Kabupaten Bangkalan.
Pemkab Bangkalan memfasilitasi kegiatan ini agar petani dapat menyampaikan aspirasi langsung kepada pemerintah pusat, sekaligus memaparkan berbagai program yang telah dicapai serta dukungan petani dalam mensukseskan program prioritas pemerintah pusat.
