JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengharapkan agar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diberikan otoritas yang lebih imperatif dalam mengoordinasikan berbagai masalah perbatasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan negara-negara tetangga.
Berdasarkan pandangannya, pengelolaan wilayah batas negara adalah bagian penting dari sistem pertahanan negara. Apabila kawasan-kawasan perbatasan berada dalam kondisi makmur, sejahtera, serta penduduknya mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi, maka wilayah NKRI bakal sukar untuk diinfiltrasi.
"Negara kami kan negara yang perbatasannya saya sampaikan kompleks. Kenapa? Karena negara kepulauan terbesar," tutur Tito setelah melangsungkan rapat bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2029).
Dari segi wilayah daratan, ia menyebutkan bahwa Indonesia mempunyai batasan langsung dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sementara untuk area perbatasan laut, ia memaparkan bahwa Indonesia berbatasan dengan tujuh negara tetangga lainnya.
Melihat kondisi geografis tersebut, ia menilai langkah pengawasan terhadap pulau-pulau di wilayah NKRI bukanlah suatu hal yang gampang. Indonesia, menurutnya, mempunyai karakteristik yang kontras dengan negara-negara berdaratan luas lain, semisal China, India, atau Amerika Serikat.
"Kami kan berbasis archipelago, kepulauan. Enggak ada konektivitas darat dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini kompleksitas kami," ucap ia.
Ia menilai BNPP sangat perlu diperkuat lantaran lembaga tersebut tidaklah gampang dalam mengoordinasikan instansi-instansi lain yang setingkat, maupun pemerintah daerah. Lewat kepemilikan wewenang yang lebih besar, BNPP dinilai mampu mengorkestrasikan berbagai program percepatan pembangunan di kawasan perbatasan.
"Ini salah satu apa, amanat perintah dari Bapak Presiden untuk membangun daerah perbatasan," ujar ia.
Selain hal itu, ia juga memotivasi DPR untuk menginisiasi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Daerah Perbatasan, sesudah sebelumnya Komisi II DPR RI mendirikan Panitia Kerja (Panja).
Ia berpendapat, Pansus Daerah Perbatasan tersebut bakal mengikutsertakan seluruh komisi di DPR RI demi membedah beraneka problematika di daerah-daerah perbatasan.
"Otomatis penyelesaian masalah-masalah yang tadi, masalah jalan, masalah logistik, masalah perbatasan, sengketa misalnya, pembangunan pasar, pembangunan macam-macamlah, sekolah, pendidikan ya. Itu di daerah-daerah itu bisa dikeroyok ramai-ramai oleh semua kementerian/lembaga ketika Pansus yang mengumpulkan," pungkasnya.
