JAKARTA - Polemik mengenai penggunaan anggaran dana desa (ADD) menggema di Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Warga setempat mendesak diadakannya audit menyeluruh terhadap pembangunan destinasi wisata di daerah tersebut. Keresahan ini muncul setelah warga menduga adanya penyelewengan dalam pengelolaan anggaran yang mencapai miliaran rupiah.

Sugiyanto Effendi, salah seorang warga yang vokal menyuarakan aspirasinya, merasa pembangunan destinasi wisata tidak sejalan dengan harapan awal. Menurutnya, anggaran yang telah digelontorkan terhitung dari tahun 2021, mencapai sekitar Rp 2 miliar, belum membawa dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan warga setempat. Ungkapannya mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap kondisi pengelolaan proyek wisata tersebut.

“Maka dari itu, saya memohon kepada pihak berwenang untuk segera mengaudit dan meninjau lokasi pembangunan destinasi wisata tersebut, khususnya yang berada di lereng Gunung Jenggawah. Pembangunannya dimulai sejak tahun 2021 dan hingga kini belum memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat,” tegas Sugiyanto pada hari Jumat 28 Februari 2025.

Desakan warga ini bukan tanpa alasan. Mereka mengkhawatirkan efektivitas penggunaan dana desa terutama ketika aset publik seperti destinasi wisata ini tampaknya tidak memberikan keuntungan ekonomi nyata.

Klarifikasi dari Pemerintah Desa

Menanggapi tuntutan warga, Sekretaris Desa Jenggawah, Sunoto, memberikan penjelasan mendetail mengenai kondisi dan prospek destinasi wisata tersebut. Sunoto mengakui bahwa sejauh ini manfaat ekonomi memang belum dirasakan secara luas oleh masyarakat. Hal ini diperburuk oleh kekosongan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jenggawah yang menyebabkan penutupan sementara tempat wisata tersebut.

“Sebelumnya memang ada pengunjung, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Nanti kalau sudah berjalan kembali, insyaAllah akan ada UMKM yang berkembang, sehingga dapat mendongkrak perekonomian warga sekitar,” kata Sunoto menjelaskan.

Menurut Sunoto, meskipun destinasi wisata tersebut belum optimal, pihak desa sedang berupaya keras untuk mengatasi permasalahan manajemen dengan mencari kandidat baru untuk kepengurusan BUMDes. Upaya ini diharapkan dapat mengaktifkan kembali operasional destinasi, serta memberdayakan masyarakat melalui usaha kecil dan menengah (UMKM).

Sebagai respons lanjut mengenai implikasi finansial proyek, Sunoto menambahkan klarifikasi terkait penggunaan anggaran. Estimasinya, dana yang sudah digunakan sejak proyek dimulai tidak mencapai Rp 500 juta. Namun, untuk keperluan lanjutan dan penyelesaian proyek, diperkirakan masih dibutuhkan sekitar Rp 100 juta lagi.

“Kedepannya, kami sangat berharap partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk saran dan kritik konstruktif dari masyarakat untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada,” tambah Sunoto.

Pengaruh terhadap Perekonomian dan Pariwisata Desa

Destinasi wisata yang kurang optimal seperti yang terjadi di Desa Jenggawah dapat berdampak pada perekonomian lokal. Selama periode penutupan, pelaku UMKM yang mengandalkan kunjungan wisata mengalami penurunan pendapatan. Selain itu, potensi wisata yang dibiarkan mangkrak dapat menyebabkan hilangnya peluang untuk meningkatkan pemasukan desa secara keseluruhan.

Persoalan di Desa Jenggawah ini menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh banyak desa di Indonesia dalam pengelolaan dana desa secara efektif untuk pembangunan berkelanjutan. Diperlukan sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, serta pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar mencapai tujuan mulia, yakni kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, audit yang didesak oleh warga diharapkan dapat membawa transparansi dan akuntabilitas lebih dalam penggunaan anggaran. Selain itu, apabila ditemukan penyelewengan, langkah hukum perlu ditempuh demi menjaga integritas pengelolaan dana desa.

Dengan segala pro dan kontra yang ada, perbaikan manajemen internal dan pencarian solusi bersama dapat menjadi awal positif untuk menghidupkan kembali potensi pariwisata lokal yang bermanfaat bagi semua pihak. Sebagai catatan, pembangunan berkelanjutan dan partisipasi aktif dari masyarakat adalah kunci untuk mencapai kemajuan yang diharapkan.