JAKARTA - Pemerintah resmi menerapkan kebijakan baru yang mengizinkan pemilik kendaraan untuk hanya membayar pajak kendaraan bermotor tahun berjalan tanpa harus melunasi tunggakan tahun-tahun sebelumnya. Dengan kebijakan ini, seluruh denda yang sebelumnya dikenakan atas keterlambatan pembayaran pajak juga akan dihapus, memberikan keringanan bagi masyarakat yang selama ini kesulitan melunasi kewajiban pajaknya.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong peningkatan penerimaan daerah. Dengan hanya membayar pajak kendaraan tahun berjalan, pemilik kendaraan tidak lagi terbebani oleh tunggakan yang menumpuk dan dapat kembali memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mereka tanpa hambatan.

Menurut pernyataan resmi dari pihak terkait, kebijakan ini berlaku secara nasional dan sudah mulai diterapkan di beberapa daerah sebagai bagian dari program relaksasi pajak kendaraan bermotor. Langkah ini diharapkan dapat memberikan stimulus ekonomi bagi masyarakat serta meningkatkan jumlah kendaraan yang taat pajak.

"Kami memahami bahwa banyak masyarakat yang kesulitan dalam melunasi tunggakan pajak kendaraan mereka. Oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan bisa membantu mereka untuk kembali tertib administrasi dan tetap memiliki dokumen kendaraan yang sah," ujar salah satu pejabat dari instansi terkait.

Diharapkan dengan adanya kebijakan ini, kepatuhan wajib pajak akan meningkat secara signifikan. Selain itu, program ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menata ulang sistem perpajakan kendaraan bermotor agar lebih adil dan efektif.

Para pemilik kendaraan diimbau untuk segera memanfaatkan kebijakan ini sebelum masa berlaku program berakhir. Dengan hanya membayar pajak tahun berjalan, mereka dapat menghindari sanksi administrasi di masa depan serta membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik lainnya.