TRAVEL

Kolaborasi Sektor Publik dan Swasta di Thailand Dukung Adopsi Travel Rule untuk Penguatan Keamanan Transaksi Digital

Kolaborasi Sektor Publik dan Swasta di Thailand Dukung Adopsi Travel Rule untuk Penguatan Keamanan Transaksi Digital
Kolaborasi Sektor Publik dan Swasta di Thailand Dukung Adopsi Travel Rule untuk Penguatan Keamanan Transaksi Digital

JAKARTA - Sektor publik dan swasta di Thailand kini bergerak bersama dalam upaya mempercepat adopsi Travel Rule, sebuah standar internasional yang menawarkan keamanan transaksi dalam perdagangan aset digital. Langkah ini mendapatkan perhatian luas dalam Travel Rule Global Summit, sebuah acara penting yang diselenggarakan di Chatrium Grand Hotel Bangkok pada 26 Februari lalu. Summit ini menghadirkan para pemimpin dari berbagai sektor untuk mendiskusikan pengembangan dan penerapan aturan yang sesuai dengan standar Anti Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) global.

Preecha Praipattarakul, representatif dari Asosiasi Pedagang Aset Digital Thailand (TDO), mengungkapkan rasa terima kasihnya terhadap lembaga regulasi yang melihat perlunya kolaborasi yang kuat antara sektor publik dan swasta. “Kami sangat berterima kasih kepada lembaga regulasi yang telah mengakui pentingnya kolaborasi untuk meningkatkan standar industri kami. Dengan cara ini, Thailand dapat memperkuat posisinya di pasar aset digital global sambil memastikan transaksi lintas negara yang aman dan adil,” ungkap Praipattarakul.

Summit yang berdurasi lima jam ini berfokus pada berbagai aspek Travel Rule yang diinisiasi oleh Financial Action Task Force (FATF). Berbagai tokoh penting dari seluruh dunia diundang untuk membagikan wawasan mereka terkait praktik terbaik dalam menegakkan regulasi yang mengikuti standar internasional.

Shih Yun Chia, CEO VerifyVASP, mengapresiasi pertemuan ini sebagai langkah konkret yang menunjukkan komitmen Thailand dalam menciptakan kerangka kepatuhan yang kuat dan tahan masa depan. “Ini adalah bukti yang jelas dari komitmen sektor publik Thailand untuk berkolaborasi dengan industri dalam upaya mereka menyusun kerangka kepatuhan yang kuat dan tahan masa depan," ujarnya.

Acara ini dihadiri oleh berbagai perwakilan pemerintah dan sektor swasta termasuk Bank of Thailand, Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand, serta organisasi lain seperti Anti-Pencucian Uang. Kepolisian Kerajaan Thailand, termasuk divisi khusus seperti Divisi Penanggulangan Kejahatan Teknologi dan Biro Penyidikan Kejahatan Siber, juga turut serta. Kehadiran ini menunjukkan betapa kuatnya komitmen multi-sektoral terhadap adopsi Travel Rule.

Dalam summit tersebut, para peserta mendapatkan pendidikan mendalam tentang Travel Rule melalui berbagai sesi. Pembicara dari pembuat kebijakan Uni Eropa memberikan penjelasan tentang Travel Rule, dilanjutkan dengan CEO VerifyVASP dan Upbit yang mendiskusikan cara kerja aturan ini. VerifyVASP memaparkan elemen yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan FATF, sementara Upbit menjabarkan pentingnya verifikasi counterparty untuk Virtual Asset Service Providers (VASP).

Para ahli yang hadir juga menyoroti manfaat implementasi Travel Rule bagi ekosistem aset digital. Beberapa topik penting yang dibahas termasuk penyaringan nama oleh LSEG Risk Intelligence, analitik blockchain untuk pemantauan perilaku mencurigakan oleh TRM Labs, dan pengawasan pasar oleh Solidus Labs. Selain itu, Token Recovery menjelaskan bagaimana Travel Rule dapat membantu dalam pemulihan aset yang dicuri melalui pendekatan hukum dan teknologi.

Jomkwan Kongsakul, Sekretaris Jenderal Deputi Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand (SEC), dalam pidato pembukaannya menekankan kesiapan SEC untuk bekerja aktif dengan institusi terkait demi kemajuan adopsi Travel Rule di sektor aset digital. "SEC siap untuk berkolaborasi secara aktif dalam membangun dan mendorong adopsi Travel Rule di industri aset digital," tegasnya.

Maj Gen Ekthanat Limsangkat, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Anti-Pencucian Uang, turut menyampaikan pentingnya memperkuat kebijakan AML di Thailand. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan Jepang (JFSA), yang berpartisipasi sebagai co-chair Grup Kontak Aset Virtual FATF, menguraikan berbagai langkah yang telah diambil Jepang untuk menyesuaikan dengan Travel Rule dan menyatakan kesiapan mereka untuk berkolaborasi lebih lanjut.

Kolaborasi antara sektor publik dan swasta ini tidak hanya menandai langkah besar dalam regulasi aset digital di Thailand tetapi juga menunjukkan model kerja sama yang dapat diadopsi oleh negara lain untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam ekonomi digital. Penyelenggara dan peserta summit berharap langkah ini membawa dampak positif bagi masa depan industri aset digital di Thailand dan di seluruh dunia.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index