JAKARTA - Meski berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tren perlambatan kredit UMKM di Indonesia masih belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang signifikan. Hingga April 2025, kredit UMKM tercatat hanya tumbuh 2,3% secara tahunan (year on year/YoY), mencapai angka Rp 1.400 triliun. Angka ini menurun dibandingkan dengan bulan Januari 2025 yang sempat mencatatkan pertumbuhan 2,5% YoY dan juga jauh lebih rendah dari capaian akhir 2024 yang mencapai 3% YoY.
Perlambatan Kredit UMKM yang Berkelanjutan
Angka pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir 2024 menandakan adanya tantangan besar dalam sektor ini. Pada Januari 2025, meski ada sedikit peningkatan dibandingkan Desember 2024, pencapaian kredit UMKM masih terbilang rendah. Bahkan, pada bulan April 2025, pertumbuhan hanya mencatatkan angka 2,3% YoY, menandakan stagnasi yang cukup signifikan dalam pembiayaan UMKM di Indonesia.
Kredit UMKM yang diperkirakan menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia, faktanya masih menghadapi berbagai kendala yang membuat sektor ini tidak dapat berkembang secara optimal. Meskipun pemerintah telah banyak berupaya untuk mendongkrak sektor UMKM, masalah akses pembiayaan yang terbatas dan tingkat ketergantungan terhadap sumber pendanaan yang lebih konvensional masih menjadi tantangan besar.
Langkah OJK dalam Mengatasi Masalah Pembiayaan UMKM
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator sektor keuangan di Indonesia, saat ini sedang mempersiapkan aturan baru yang diharapkan dapat memperbaiki akses pembiayaan bagi sektor UMKM. Beberapa kebijakan baru yang tengah dibahas antara lain penurunan tingkat suku bunga kredit, penyederhanaan persyaratan pengajuan kredit, dan pengembangan platform digital yang dapat mempermudah UMKM dalam mengakses layanan keuangan.
Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK, menyatakan bahwa pihaknya sangat memahami tantangan yang dihadapi oleh sektor UMKM dalam memperoleh akses pembiayaan yang lebih murah dan mudah. Dalam pernyataannya, Wimboh menekankan pentingnya kebijakan yang mampu mendorong sektor keuangan untuk lebih inklusif dan berperan aktif dalam membiayai sektor UMKM yang menyerap mayoritas tenaga kerja di Indonesia.
“Kami terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan yang ada, serta menyiapkan aturan baru yang akan mempermudah akses pembiayaan UMKM,” ujar Wimboh dalam keterangan tertulisnya, Rabu 11 JUNI 2025
Menurut Wimboh, aturan baru yang tengah disiapkan oleh OJK ini diharapkan bisa memberikan dampak langsung kepada sektor UMKM dengan memberikan insentif kepada lembaga keuangan agar lebih proaktif dalam memberikan pinjaman kepada sektor usaha kecil. Salah satu langkah konkret yang sedang diusulkan adalah penurunan suku bunga kredit UMKM, yang selama ini menjadi salah satu kendala utama bagi pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan.
Kendala Utama dalam Pembiayaan UMKM
Meski sektor UMKM di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, namun hingga saat ini, akses ke pembiayaan masih menjadi hambatan terbesar bagi kebanyakan pelaku usaha. Banyak pelaku UMKM yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal seperti bank. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan jaminan yang dimiliki pelaku usaha kecil, ketidakpastian pasar, serta rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan pengusaha UMKM.
Dini Utami, seorang pelaku UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman di Jakarta, mengungkapkan pengalamannya dalam mencari pinjaman. Menurut Dini, meski bisnis yang dijalaninya cukup berkembang, ia merasa kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan. Ia sering kali ditolak oleh bank karena minimnya jaminan yang dapat diserahkan.
“Saya sudah mencoba mengajukan kredit ke beberapa bank, tapi sering kali ditolak karena bank meminta jaminan yang lebih besar daripada yang saya miliki. Padahal usaha saya sudah berjalan cukup lama dan memiliki prospek yang baik,” ujar Dini.
Masalah serupa juga dialami oleh Ahmad Ridwan, seorang pengusaha muda yang memiliki usaha toko bahan bangunan di Bandung. Ahmad mengatakan bahwa meski ia memiliki arus kas yang stabil dan omzet yang terus meningkat, bank masih enggan memberikan kredit dengan alasan risiko yang dianggap terlalu tinggi.
“Saya sudah mencoba berbagai cara, tapi tetap sulit mendapatkan akses pembiayaan. Bunga yang tinggi dan proses yang berbelit-belit membuat saya lebih memilih mencari dana dari sumber lain yang lebih fleksibel,” kata Ahmad.
Kendala-kendala ini menjadi salah satu alasan mengapa sektor UMKM di Indonesia masih belum dapat berkembang secara maksimal meskipun memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional.
Upaya Pemerintah dalam Mendukung UMKM
Selain OJK, pemerintah Indonesia juga terus berupaya mendukung sektor UMKM melalui berbagai program. Salah satunya adalah Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah berjalan selama beberapa tahun dan berfungsi untuk memberikan pinjaman dengan bunga rendah kepada sektor UMKM. Namun, meskipun program ini cukup berhasil, banyak pelaku UMKM yang merasa kurang terinformasi dan kesulitan mengaksesnya.
Pemerintah juga mendorong perbankan untuk lebih banyak memberikan pembiayaan untuk UMKM yang bergerak di sektor-sektor yang dianggap strategis, seperti pertanian, manufaktur, dan sektor teknologi digital. Seiring dengan berkembangnya teknologi, banyak platform keuangan digital yang bermunculan dan memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, meskipun penerimaan terhadap platform ini masih terbatas.
Peluang dan Tantangan di Masa Depan
Sektor UMKM di Indonesia tetap memiliki potensi besar untuk tumbuh, meskipun saat ini sedang menghadapi banyak tantangan dalam hal pembiayaan. Pemerintah dan OJK perlu terus berkolaborasi untuk menciptakan kebijakan yang lebih mendukung dan memperkuat sektor ini. Dengan langkah-langkah yang tepat, sektor UMKM diharapkan dapat menjadi pilar utama perekonomian Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Ke depan, diharapkan adanya kebijakan pembiayaan yang lebih fleksibel, dengan suku bunga yang lebih rendah, serta kemudahan akses melalui platform digital. Namun, untuk mencapai hal tersebut, kerja sama antara sektor perbankan, pemerintah, dan pelaku UMKM akan sangat menentukan kesuksesan dalam mengatasi tantangan yang ada.
Meskipun mengalami tren perlambatan yang signifikan, sektor UMKM tetap menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah tengah menyusun berbagai kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan untuk UMKM. Namun, sektor ini masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal akses ke pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya bersama untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan mendorong pertumbuhan UMKM yang lebih optimal di masa depan.
