JAKARTA - Ekonom ternama asal Amerika Serikat, Arthur B. Laffer, kembali menegaskan pandangannya mengenai pentingnya kebijakan fiskal yang tepat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dalam wawancara eksklusif bersama CNBC Indonesia, Laffer menyampaikan bahwa tarif pajak yang terlalu tinggi justru dapat menjadi penghambat utama kemajuan ekonomi sekaligus merusak daya beli masyarakat dan investasi.
Sebagai pencetus teori Kurva Laffer, konsep yang ia kemukakan sejak beberapa dekade lalu tetap relevan hingga kini. Kurva Laffer menjelaskan hubungan non-linear antara tarif pajak dan penerimaan negara. "Menaikkan tarif pajak secara ekstrem tidak selalu berbanding lurus dengan pendapatan negara yang lebih besar. Ada titik di mana kenaikan tarif justru menurunkan penerimaan karena aktivitas ekonomi melemah," kata Arthur B. Laffer secara tegas.
Teori Kurva Laffer dan Implikasinya bagi Indonesia
Menurut Laffer, negara-negara berkembang seperti Indonesia harus berhati-hati dalam menetapkan kebijakan perpajakan. "Pajak yang tinggi bisa menekan daya beli masyarakat dan membuat investor enggan menanamkan modalnya. Akibatnya, ekonomi menjadi stagnan atau bahkan melambat," ujarnya.
Laffer menilai Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar namun perlu kebijakan pajak yang seimbang. "Penerimaan pajak harus diatur sedemikian rupa agar mampu mendorong investasi dan konsumsi, bukan menekan keduanya," tambahnya.
Hal ini sesuai dengan data yang menunjukkan bahwa terlalu tinggi atau terlalu kompleksnya pajak dapat memicu praktik penghindaran pajak dan menghambat usaha kecil dan menengah, yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Laffer menekankan pentingnya simplifikasi sistem perpajakan agar lebih adil dan efisien.
Kebijakan Fiskal yang Mendukung Kemakmuran
Dalam wawancara tersebut, Laffer menyoroti bagaimana kebijakan fiskal yang tepat dapat menciptakan kemakmuran yang berkelanjutan. Ia menyatakan bahwa pajak ideal adalah pajak yang cukup rendah sehingga tidak membebani masyarakat dan pelaku usaha, namun cukup tinggi untuk membiayai kebutuhan negara.
“Pajak bukan hanya soal mengumpulkan dana, tetapi juga tentang menciptakan insentif untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi,” jelas Laffer. Ia menambahkan bahwa reformasi pajak yang mengedepankan efisiensi dan keadilan akan meningkatkan penerimaan negara dalam jangka panjang.
Pengaruh Tarif Pajak terhadap Investasi dan Konsumsi
Arthur Laffer menguraikan bahwa tarif pajak yang terlalu tinggi dapat mengurangi minat investasi, karena beban pajak menurunkan potensi keuntungan. "Investor akan mencari alternatif yang lebih menguntungkan jika pajak terlalu tinggi," katanya.
Selain itu, pajak yang berat juga berpengaruh pada konsumsi rumah tangga. Dengan penghasilan yang dipotong pajak lebih banyak, daya beli masyarakat menurun dan ini berdampak langsung pada permintaan barang dan jasa. "Daya beli masyarakat adalah mesin utama perekonomian, kalau itu lemah, pertumbuhan ekonomi ikut terhambat," tutur Laffer.
Relevansi Pandangan Laffer di Tengah Tantangan Ekonomi Indonesia
Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pajak menjadi salah satu instrumen utama dalam mengelola fiskal negara, namun harus diterapkan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan efek negatif.
Laffer mengingatkan bahwa kebijakan pajak yang agresif tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi makro dapat menyebabkan kontraksi ekonomi. “Negara berkembang harus cerdas dalam mengelola pajak, jangan sampai mengejar pendapatan jangka pendek tapi merusak fondasi ekonomi jangka panjang,” tegasnya.
Saran untuk Pemerintah Indonesia
Dalam kesempatan ini, Laffer memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah Indonesia agar dapat mengoptimalkan penerimaan pajak tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi.
Pertama, menyederhanakan regulasi perpajakan sehingga lebih transparan dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Kedua, memperluas basis pajak dengan mengurangi celah penghindaran pajak. Ketiga, menjaga tarif pajak pada tingkat yang kompetitif agar Indonesia tetap menarik bagi investor asing maupun domestik.
“Reformasi perpajakan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Ini bukan hanya soal menaikkan atau menurunkan tarif, tapi bagaimana menciptakan sistem yang adil, efisien, dan memacu produktivitas,” kata Laffer.
Arthur B. Laffer menegaskan kembali bahwa tarif pajak yang terlalu tinggi justru akan menjadi penghambat utama bagi pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Konsep Kurva Laffer yang ia ciptakan menunjukkan bahwa ada titik optimal di mana pajak dapat menghasilkan penerimaan maksimal tanpa mengurangi insentif ekonomi.
Dalam konteks Indonesia, hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan fiskal yang mampu menyeimbangkan kebutuhan pendapatan negara dan dorongan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Simplifikasi sistem pajak, penyesuaian tarif yang kompetitif, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi kunci suksesnya reformasi perpajakan.
Sebagai penutup, Laffer menyampaikan harapannya agar Indonesia mampu menerapkan kebijakan pajak yang mendukung kemakmuran rakyat dan stabilitas ekonomi nasional. "Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia bisa mencapai kemakmuran yang berkelanjutan dan menjadi salah satu ekonomi terkuat di dunia," pungkasnya.
