JAKARTA — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas terus memperkuat komitmen mendorong pembangunan infrastruktur nasional dengan strategi baru yang lebih terintegrasi. Salah satu prioritas utama adalah mendorong investasi yang berdampak luas melalui pengembangan kawasan aglomerasi dan kawasan pedesaan.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris, menegaskan bahwa pendekatan lintas sektor menjadi fokus penting dalam strategi pembangunan infrastruktur nasional saat ini. Hal tersebut diungkapkannya dalam forum diskusi terkait investasi dan infrastruktur.
“Pendekatan integrasi lintas sektor, terutama pengembangan kawasan aglomerasi dan pedesaan, merupakan kunci utama untuk mendorong investasi infrastruktur yang memiliki dampak lebih besar terhadap perekonomian nasional,” ujar Abdul Malik.
Menurut Abdul, fokus utama yang sedang digarap Bappenas saat ini mencakup berbagai proyek strategis seperti pipanisasi, transportasi, saluran pembuangan, pengelolaan limbah padat, hingga penyediaan air bersih. Sejumlah proyek tersebut bahkan melibatkan pembiayaan dari pinjaman luar negeri yang terintegrasi dalam program nasional.
“Proyek-proyek itu akan kami kombinasikan agar dapat meningkatkan kawasan tertentu, termasuk memasukkan program perumahan sebagai bagian dari perencanaan utama,” jelasnya.
Kawasan Aglomerasi Jadi Prioritas Strategis
Konsep pengembangan kawasan aglomerasi dipilih karena dinilai memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan. Dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan baru yang terintegrasi infrastruktur dan fasilitas publik, Bappenas optimistis akan mampu menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan industri, investasi, hingga menciptakan lapangan kerja baru.
Abdul juga menambahkan bahwa pemerintah tengah memetakan area-area yang memerlukan pembangunan prioritas agar investasi yang masuk bisa tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa pendekatan lokal menjadi hal penting dalam strategi pembangunan kawasan aglomerasi.
“Perlu ada identifikasi area-area yang perlu dibangun atau diperbaiki. Ini merupakan bagian dari strategi lokal yang perlu melibatkan masyarakat setempat agar pembangunan berdampak langsung kepada mereka,” ungkap Abdul.
Ia berharap, rancangan strategi pembangunan aglomerasi tersebut dapat rampung dalam enam bulan ke depan dan mulai diujicobakan dalam bentuk proyek percontohan di sejumlah kawasan strategis nasional.
“Jadi apa yang ingin kami atur saat ini, kami bekerja keras. Saya rasa strateginya akan keluar, mudah-mudahan dalam enam bulan ke depan dan siap untuk diuji coba sebagai proyek percontohan untuk kawasan aglomerasi tersebut,” lanjut Abdul.
Dorong Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan
Selain pengembangan kawasan aglomerasi, Bappenas juga memberikan perhatian serius terhadap pembangunan kawasan pedesaan. Menurut Abdul, meskipun pemerintah telah memiliki berbagai program pengembangan untuk pedesaan seperti food estate dan dukungan pertanian lainnya, namun program-program tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak finansial yang inklusif bagi masyarakat pedesaan.
Abdul menyoroti bahwa selama ini program pembiayaan mikro untuk petani masih belum berjalan optimal. Ia menegaskan perlunya terobosan baru agar para petani, khususnya di kawasan pedesaan, bisa terlibat secara aktif dalam pembangunan ekonomi daerah mereka sendiri.
“Program kredit mikro untuk petani sejauh ini belum maksimal. Kami ingin fokus pada target spesifik, yaitu para petani di pedesaan, agar mereka bisa lebih inklusif secara finansial dan ikut berperan dalam pertumbuhan ekonomi,” tutur Abdul.
Bappenas menilai, meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat pedesaan menjadi salah satu kunci sukses agar masyarakat setempat tidak hanya bergantung pada hasil pertanian, tetapi juga memiliki peluang untuk terlibat dalam sektor konstruksi dan pembangunan infrastruktur di daerah mereka sendiri.
“Kami ingin agar masyarakat pedesaan memiliki akses keuangan yang lebih baik serta bisa mendapatkan lapangan pekerjaan baru, khususnya di bidang konstruksi pedesaan,” tegasnya.
Ia pun menambahkan bahwa fakta di lapangan menunjukkan banyak pekerja konstruksi yang bekerja di kota-kota besar seperti Jakarta, sebenarnya berasal dari kawasan pedesaan. Hal ini membuktikan bahwa ada potensi besar dari sumber daya manusia desa yang selama ini belum sepenuhnya diberdayakan di kampung halamannya sendiri.
“Karena pada kenyataannya banyak pekerja konstruksi bahkan di Jakarta, mereka berasal dari daerah pedesaan,” tandas Abdul.
Membangun Ekosistem Investasi Inklusif
Strategi Bappenas mendorong investasi infrastruktur yang terintegrasi aglomerasi dan pedesaan merupakan upaya menciptakan ekosistem investasi yang lebih inklusif. Tidak hanya soal pembangunan fisik, namun juga memperhatikan aspek sosial, ekonomi, hingga pemberdayaan masyarakat.
“Dengan pengembangan kawasan aglomerasi dan pemberdayaan ekonomi pedesaan, kami berharap dapat mendorong pertumbuhan yang lebih merata. Investasi yang masuk harus memberikan manfaat tidak hanya untuk skala nasional, tapi juga sampai ke level desa,” jelas Abdul.
Langkah Bappenas ini juga sejalan dengan target pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Infrastruktur yang memadai dan tepat sasaran akan menjadi penopang utama pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun ke depan.
Selain itu, kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah akan terus diperkuat untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan dengan baik. Abdul berharap seluruh pihak dapat mendukung langkah Bappenas agar proyek-proyek strategis nasional dapat terlaksana tepat waktu dan tepat guna.
Dengan strategi integrasi lintas sektor yang mencakup kawasan aglomerasi dan pedesaan, Bappenas menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur nasional ke depan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Fokus terhadap perencanaan lokal, pemberdayaan ekonomi pedesaan, serta keterlibatan masyarakat menjadi fondasi penting agar pembangunan memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan.
Abdul menyatakan optimismenya bahwa langkah-langkah konkret ini akan menjadi solusi tepat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
