JAKARTA - Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Jamaluddin S.Sos., MT., menegaskan bahwa pasokan gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram di wilayah NTB dalam kondisi aman. Meski demikian, masyarakat masih mengalami kesulitan memperoleh gas bersubsidi ini akibat permintaan yang sangat tinggi.
“Kondisi saat ini sudah normal. Memang sebelumnya ada keterlambatan distribusi karena momen Idul Adha, musim haji, dan libur panjang, tapi sekarang distribusi sudah lancar. Kami sudah turun langsung ke lapangan bersama tim dari Polda dan Pertamina untuk memastikan hal tersebut,” ungkap Jamaluddin dalam keterangannya pekan lalu.
Permintaan Tinggi Jadi Penyebab Utama Sulitnya Mendapat Gas Bersubsidi
Jamaluddin menjelaskan bahwa keterlambatan pengiriman elpiji 3 kg bukan disebabkan oleh kelangkaan pasokan, melainkan lebih karena faktor hari libur yang menyebabkan aktivitas distribusi terhambat. Namun, pihaknya terus melakukan penambahan pasokan ke wilayah yang sebelumnya mengalami keterlambatan pengiriman.
“Kami pastikan stok elpiji 3 kg di NTB saat ini cukup dan distribusi terus dilakukan secara bertahap, terutama ke daerah-daerah yang sebelumnya terdampak gangguan pengiriman,” tambahnya.
Harga Gas Bersubsidi Melonjak, Masyarakat Diminta Waspada
Masyarakat diminta untuk tetap membeli elpiji 3 kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Dari pihak agen, harga maksimal elpiji 3 kg adalah Rp18 ribu per tabung. Namun, di tingkat pengecer, harga terkadang lebih tinggi dan sempat ditemukan mencapai Rp26 ribu per tabung.
“Kalau di lapangan memang sulit kami pastikan harga pasti berapa, tapi harusnya harga wajar dan tidak melewati batas HET. Jika ada harga yang lebih tinggi dari HET, segera laporkan kepada kami,” jelas Jamaluddin.
Menurut Jamaluddin, lonjakan harga di sejumlah tempat terjadi karena gangguan distribusi yang sempat terjadi, namun sekarang sudah kembali normal.
Pengawasan Ketat dan Pelibatan Aparat Penegak Hukum
Dinas Perdagangan NTB bersama aparat penegak hukum seperti Polda dan Polres terus melakukan pemantauan ketat terhadap distribusi elpiji bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Masyarakat juga diimbau aktif melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan, seperti penjualan di atas harga wajar atau penyaluran yang tidak sesuai.
“Tentu aparat kepolisian akan mengontrol ketat agar tidak ada harga yang terlalu tinggi atau penyalahgunaan distribusi elpiji subsidi,” tegas Jamaluddin.
Sidak Distribusi Elpiji dan Kondisi Stok di Lapangan
Beberapa waktu lalu, Jamaluddin yang juga mantan Kepala Dinas Pariwisata NTB melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama tim Polda NTB dan Pertamina di beberapa titik distribusi elpiji, termasuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPPBE). Hasil sidak menunjukkan stok tabung gas 3 kg dan 12 kg dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Di Kota Mataram, harga tabung gas elpiji 12 kg di Pangkalan Sweta tercatat sekitar Rp192 ribu per tabung, sementara tabung gas 3 kg dijual dengan harga Rp18 ribu sesuai HET. Pendistribusian tabung gas ke agen dilakukan tiga kali seminggu dengan kuota pengiriman sebanyak 100-160 tabung setiap kali pengiriman.
Larangan Penyalahgunaan Elpiji Subsidi untuk Industri
Jamaluddin mengingatkan pentingnya penggunaan elpiji 3 kg sesuai peruntukannya, yaitu untuk kebutuhan rumah tangga masyarakat miskin dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Penggunaan elpiji subsidi untuk industri seperti pengolahan tembakau sangat tidak dianjurkan dan merupakan bentuk penyalahgunaan.
“Kami berharap masyarakat dan pelaku usaha tidak menggunakan elpiji 3 kg untuk kegiatan industri seperti pengolahan tembakau. Gas subsidi ini khusus untuk keluarga miskin dan UMKM agar dapat meringankan beban mereka,” pungkasnya.
Upaya Pemerintah dan Pertamina Menjaga Pasokan dan Harga
Pemerintah daerah NTB bersama Pertamina terus berupaya menjaga stabilitas pasokan elpiji bersubsidi agar tetap terjangkau dan dapat dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan. Koordinasi intensif dengan aparat keamanan juga menjadi langkah penting untuk menindak tegas praktik penimbunan atau penjualan gas subsidi di luar mekanisme yang berlaku.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa distribusi elpiji tepat sasaran dan tidak ada kelangkaan maupun lonjakan harga yang merugikan masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada gas bersubsidi ini.