JAKARTA — Pemerintah Indonesia mulai menyiapkan strategi besar untuk mengantisipasi lonjakan urbanisasi yang diprediksi mencapai puncaknya pada tahun 2045. Lebih dari 70 persen penduduk Indonesia diperkirakan akan tinggal di kawasan perkotaan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan dinilai menjadi kunci utama.
Hal ini ditegaskan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam acara Indonesia Economic Prospects yang digelar di Jakarta.
“Pada 2045, lebih dari 70 persen penduduk Indonesia akan tinggal di kota. Pergeseran perkotaan ini akan mengubah cara kita merencanakan, membiayai, dan menyediakan infrastruktur,” ujar AHY.
Perubahan Pola Hunian Tantang Skema Infrastruktur Nasional
AHY menekankan bahwa perubahan besar dalam pola hunian memerlukan pergeseran paradigma dalam pembangunan nasional. Pemerintah kini tidak hanya fokus pada penyediaan rumah, tetapi juga memastikan bahwa kawasan hunian baru memiliki konektivitas yang baik dengan transportasi, pusat kerja, dan layanan publik.
“Fokus kami adalah membangun kawasan yang berorientasi transit, memastikan keterhubungan antara tempat tinggal, transportasi, dan tempat kerja,” ungkapnya.
Konsep pembangunan kota berbasis integrasi (transit-oriented development/TOD) menjadi landasan penting dalam menyusun kebijakan urbanisasi. Menurut AHY, pendekatan ini sekaligus menjadi solusi atas kepadatan kota, kemacetan, serta pemakaian lahan yang tidak efisien.
Dana Pembangunan Harus Dikelola Efisien
Dalam pidatonya, AHY juga menyoroti pentingnya efisiensi penggunaan dana pembangunan. Ia menegaskan setiap alokasi anggaran harus memberi dampak maksimal bagi masyarakat, utamanya dalam sektor perumahan yang menjadi fondasi utama pertumbuhan kota.
“Itu berarti setiap rupiah harus digunakan lebih bermanfaat. Itu berarti mempercepat reformasi lahan, tidak hanya untuk membuka lahan. Itu berarti membangun dengan lebih baik,” jelasnya.
Untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah akan mendorong sinergi antara investasi publik dan partisipasi sektor swasta, guna mempercepat realisasi proyek infrastruktur permukiman yang lebih luas dan inklusif.
Kemitraan dengan Daerah dan Penyederhanaan Regulasi
AHY juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat akan memperkuat kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten, guna memastikan perencanaan pembangunan lebih efisien dan tepat sasaran.
“Pada saat yang sama, kita akan bermitra dengan wali kota dan gubernur. Kita akan mengembangkan perangkat perencanaan dan menyederhanakan peraturan,” tegasnya.
Upaya penyederhanaan regulasi ini dimaksudkan untuk mempercepat proses perizinan, pengadaan lahan, dan pelaksanaan proyek, sekaligus meningkatkan daya tarik investasi di sektor perumahan dan infrastruktur kota.
Perumahan Bukan Sekadar Tempat Tinggal, Tapi Ekosistem Ekonomi
Dalam forum tersebut, AHY menggarisbawahi bahwa perumahan bukanlah sektor tunggal, melainkan bagian dari ekosistem luas yang bersinggungan dengan setidaknya 185 subsektor lain. Ini mencakup industri bahan bangunan, logistik, jasa keuangan, pertanahan, hingga penyediaan air bersih.
Kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional pun terbilang signifikan. AHY mencatat, sektor perumahan menyumbang 10 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menyerap tujuh persen tenaga kerja nasional, serta menyumbang delapan persen pendapatan pajak negara.
“Dengan strategi yang tepat, sektor ini dapat menciptakan lebih dari 2,3 juta lapangan kerja dan menarik investasi swasta hingga US$2,8 miliar,” terang AHY.
Angka-angka tersebut menunjukkan potensi besar sektor perumahan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus sebagai sumber inovasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Tantangan Besar: Hunian Terjangkau Masih Langka
Meski menyimpan potensi besar, AHY tak menutup mata terhadap tantangan serius yang masih membayangi, terutama dalam hal penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
“Namun, kita harus menghadapi kenyataan pahit. Terlalu banyak orang Indonesia, terutama dalam kelompok berpenghasilan rendah, yang masih belum memiliki perumahan yang aman, terjangkau, dan tahan iklim,” ungkapnya.
Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah menetapkan target ambisius menyediakan tiga juta unit perumahan per tahun. Program ini menjadi prioritas nasional dalam upaya mengatasi backlog perumahan yang terus meningkat, terutama di kota-kota besar dan kawasan penyangga.
Menuju Indonesia Emas 2045 dengan Perumahan Berkelanjutan
Langkah strategis yang diambil pemerintah ini merupakan bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045, di mana kualitas hidup masyarakat, daya saing ekonomi, dan kelestarian lingkungan menjadi pilar utama.
AHY percaya bahwa pembangunan perumahan yang inklusif dan terintegrasi dengan infrastruktur kota akan menjadi pondasi penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, sekaligus mendorong transformasi wilayah perkotaan menjadi lebih layak huni, produktif, dan berdaya saing.
Dengan mempersiapkan diri menghadapi gelombang urbanisasi sejak dini, Indonesia berupaya memastikan bahwa pertumbuhan kota tidak hanya memperluas wilayah beton, tapi juga meningkatkan kualitas hidup warganya melalui penyediaan perumahan yang manusiawi dan berkelanjutan. Pemerintah pun mengajak seluruh pihak swasta, daerah, dan masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mewujudkan masa depan kota yang inklusif dan tangguh.