INVESTASIMEDIA.COM — Pemerintah telah membayarkan subsidi dan kompensasi sebesar Rp 331,4 triliun kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) hingga Agustus 2026. Angka itu setara 74,2 persen dari alokasi APBN 2026 dan melonjak Rp 100 triliun dibanding periode sama tahun lalu.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan realisasi pembayaran subsidi dan kompensasi per Agustus 2026 mencapai Rp 331,4 triliun. Nilai itu terdiri dari kompensasi Rp 154,4 triliun dan subsidi Rp 177,1 triliun.
Pembayaran kepada dua BUMN energi tersebut kini dilakukan setiap bulan, bukan lagi menumpuk di akhir tahun. "Pembayaran kompensasi itu sekarang dilakukan bulanan, dan pembayaran subsidi juga dilakukan bulanan kepada PLN dan Pertamina," kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jumat (18/9/2026).
Lonjakan Rp 100 Triliun dari Tahun Lalu
Realisasi tahun ini jauh lebih tinggi dibanding periode yang sama pada 2025. Hingga akhir Agustus tahun lalu, pemerintah baru membayarkan Rp 218 triliun ke PLN dan Pertamina.
"Tahun ini sampai dengan Agustus yang sudah dibayarkan itu Rp 331 triliun, Rp 100 triliun lebih, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu," ungkap Suahasil.
Menurut dia, percepatan pembayaran bertujuan menjaga likuiditas kedua perusahaan. Dengan keleluasaan kas, PLN dan Pertamina diharapkan tetap mampu menyediakan barang dan jasa yang harganya diatur pemerintah.
Konsumsi Barang Subsidi Naik
Konsumsi masyarakat terhadap produk bersubsidi tercatat meningkat hingga Agustus 2026. Kenaikan terjadi di hampir semua lini, mulai BBM, LPG, listrik, pupuk, hingga kredit usaha rakyat (KUR).
- BBM subsidi 11,57 juta kiloliter, naik 8,8 persen dari 10,63 juta kiloliter.
- LPG 3 kilogram 5,04 juta ton, naik 2,6 persen dari 4,91 juta ton.
- Pelanggan listrik bersubsidi 43,3 juta, naik 2,1 persen dari 42,4 juta pelanggan.
- Pupuk bersubsidi 6,1 juta ton, naik 23,4 persen dari 4,9 juta ton.
- Debitur KUR 3,3 juta, naik 5,9 persen dari 3,1 juta debitur.
"Ekonominya berjalan terus, salah satunya didukung oleh barang-barang yang harganya diatur oleh pemerintah," ujar Suahasil.
APBN Tetap Terkendali
Pada kesempatan yang sama, Suahasil memaparkan kinerja APBN per Agustus 2026. Pendapatan negara tercatat Rp 2.056,6 triliun atau 65,2 persen dari target, tumbuh 25,4 persen secara tahunan.
Sementara belanja negara mencapai Rp 2.295,7 triliun atau 59,7 persen dari target, naik 17,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Defisit APBN berada di Rp 240,1 triliun atau 0,93 persen dari PDB.
"Perjalanan APBN-nya relatively on track," jelas Suahasil. Keseimbangan primer juga tercatat positif di Rp 154 triliun.
Bagi pelaku pasar, percepatan pembayaran ini menjadi sinyal bahwa arus kas Pertamina dan PLN terjaga. Dampaknya terasa langsung pada kemampuan kedua BUMN menopang pasokan energi bersubsidi hingga akhir tahun.