INVESTASIMEDIA.COM — Pembangunan LRT Jakarta Fase 2 rute Manggarai–Dukuh Atas membutuhkan investasi Rp 2,7 triliun dan dijadwalkan mulai dikerjakan awal 2027. Pemprov DKI menyiapkan tiga opsi pembiayaan sekaligus: APBD, penerbitan obligasi, dan suntikan dana dari Danantara.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pihaknya belum mengunci satu skema pembiayaan pun untuk proyek sepanjang 2 kilometer tersebut. Menurut dia, ketiga opsi dibuka agar pembangunan tidak tersendat di tengah kebutuhan fiskal daerah yang ketat.

"Jadi intinya [pembiayaan] bisa dari obligasi, bisa dari APBD, bisa juga dari Danantara," kata Pramono dalam peresmian LRT Jakarta ke Manggarai, Jakarta Selatan, Rabu (16/9/2026).

Tiga Opsi Pembiayaan yang Disiapkan Pemprov DKI

Opsi pertama adalah APBD DKI, yang selama ini menjadi sumber utama belanja infrastruktur transportasi daerah. Opsi kedua adalah penerbitan obligasi daerah, instrumen yang memungkinkan Pemprov mengumpulkan dana jangka panjang dari pasar modal tanpa menunggu siklus anggaran tahunan.

Opsi ketiga adalah dukungan Danantara. Pramono secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto menugaskan badan pengelola investasi tersebut untuk ikut menanggung sebagian pendanaan proyek LRT.

"Bapak Presiden, akan lebih menggembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami," ujarnya.

Manggarai Diproyeksikan Layani 1,3 Juta Penglaju per Hari

Pramono menilai sambungan Manggarai–Dukuh Atas krusial karena Stasiun Manggarai diproyeksikan menjadi hub transportasi berskala besar. Volume penumpang di simpul tersebut diperkirakan menembus 1,2 juta hingga 1,3 juta penglaju setiap hari.

Angka itu menjadikan Manggarai salah satu titik transit tersibuk di Jabodetabek, tempat bertemunya layanan KRL, kereta bandara, dan nantinya LRT. Tanpa sambungan ke Dukuh Atas, aliran penumpang dari koridor Kelapa Gading berpotensi menumpuk di satu stasiun saja.

Rute Kelapa Gading–Manggarai Resmi Beroperasi

Peresmian LRT Jakarta lintasan Kelapa Gading–Manggarai dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada hari yang sama. Jalur ini membentang 12,2 km dengan 11 stasiun dan menelan investasi Rp 12,1 triliun.

Dengan beroperasinya rute tersebut, perhatian Pemprov DKI bergeser ke tiga rencana lanjutan:

• Manggarai–Dukuh Atas sepanjang 2 km, kebutuhan dana Rp 2,7 triliun, target konstruksi awal 2027
• Kelapa Gading–Jakarta International Stadium (JIS)
• Velodrome–Stasiun Kereta Cepat Halim (KCIC Halim)

Apa Artinya bagi Pasar dan Investor Daerah

Bagi investor obligasi daerah, rencana penerbitan surat utang DKI menjadi sinyal pasokan instrumen baru dengan underlying proyek transportasi publik. Skema ini lazim dipakai pemerintah daerah untuk membiayai infrastruktur tanpa membebani kas APBD dalam satu tahun anggaran.

Namun, kepastian nilai emisi, tenor, dan kupon belum diungkap Pemprov. Begitu pula besaran porsi yang akan ditanggung Danantara, sehingga struktur pembiayaan final proyek Rp 2,7 triliun itu masih terbuka.

Yang jelas, tiga proyek lanjutan LRT Jakarta menuntut kapasitas fiskal besar dalam beberapa tahun ke depan. Kombinasi APBD, obligasi, dan dana investasi negara menjadi jalan yang dipilih Pemprov untuk menjaga momentum pembangunan transportasi massal di ibu kota.

Investasi mengandung risiko.